PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
Kata Kunci:
Aparat Penegak Hukum, Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perlindungan Hukum, Standar InternasionalAbstrak
Poin utama dalam konteks penegakan HAM di Indonesia adalah masalah pelampauan batas peradilan. Penyerangan yang dilakukan oleh aparat dengan cepat menimbulkan pertanyaan tentang keampuhan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana HAM diterapkan dalam penyelesaian berbagai kasus kegagalan aparat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum dan kecurangan dalam kerangka standar internasional untuk HAM di Indonesia, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki otoritas hukum yang memadai untuk melindungi HAM, implementasinya tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat yang menantang hukum. Karena kurangnya akuntabilitas dan kendala struktural, HAM tidak terlindungi secara optimal dalam kasus-kasus tertentu.
The main point in the context of human rights enforcement in Indonesia is the issue of judicial overreach. The effectiveness of HAM protection in the Indonesian legal system is the subject of many questions raised by the procedures carried out by the apparatus. The purpose of this research is to examine how HAM is applied in the resolution of various cases of failure by the legal apparatus. The method used is normative empirical research with case law and decision-making rules. In order to identify the sources of law and fraud within the framework of international standards for HAM in Indonesia, the collected data was analyzed qualitatively. The study's findings show that although Indonesia has sufficient legal authority to protect HAM, its implementation is often inconsistent, especially in cases involving the judiciary. In some cases, the lack of accountability and structural constraints makes the HAM filter ineffective.
