IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Studi Kasus Di Provinsi Papua Barat Daya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi lima kebijakan strategis yang diusung oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana kelima kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks percepatan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada teori hubungan antar aktor dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Knoepfel dkk tahun 2007. Teori ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang optimal. alam implementasinya, pendekatan yang inklusif serta melibatkan berbagai pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kelima kebijakan strategis ini berjalan dengan cukup baik dan efektif. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh Penjabat Gubernur dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Implementasi lima kebijakan strategis Penjabat Gubernur Papua Barat Daya pada tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang positif berkat pendekatan kolaboratif dan manajemen hubungan antar aktor yang baik. Pendekatan ini berhasil menciptakan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga percepatan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara lebih optimal.

This research aims to analyze the implementation of five strategic policies promoted by the Acting Governor of Southwest Papua Province in 2023. The focus of this research is how the five policies are implemented in the context of accelerating equitable development in this region. This research uses qualitative methods by referring to the theory of relationships between actors in policy implementation proposed by Knoepfel et al (2007). This theory emphasizes the importance of coordination and synergy between the various actors involved in the process of policy formulation and implementation to achieve optimal results. in its implementation, an inclusive approach that involves various parties from the central government, local governments, to local communities is an important key in achieving the goals that have been set. Based on the analysis conducted, the results show that the implementation of these five strategic policies is running quite well and effectively. This success was greatly influenced by the strategy implemented by the Acting Governor in coordinating the various parties involved. The implementation of the five strategic policies of the Acting Governor of Southwest Papua in 2023 has shown positive results thanks to a collaborative approach and good relationship management between actors. This approach has succeeded in creating effective coordination between the various parties involved, so that the acceleration of equitable development can be achieved more optimally.