ANALISIS FUNGSI LEGISLASI DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH di DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Abstrak

Dalam konteks keparlemenan Indonesia, fenomena yang terjadi saat ini dimana wewenang lengkap parlemen hanya diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lainnya, dalam tinjauan fungsional, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah seakan sama artinya dengan ketidakberdayaannya dalam menjalankan fungsi DPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berserta faktor penghambatnya serta konsep ideal DPD RI di masa depan. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode kualitatif. Adapun penentuan informan menggunakan tekhnik purposive sampling. Tekhnik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam (depth interview), Focus Group Discussion (FGD) dan peer review. Teori yang dipergunakan dalam menganalisis fungsi legislasi dalam penyelengaraan otonomi daerah di DPD RI dengan teori legislasi Asshidiqqie yang terdiri dari (1) Legislative initiation, (2) Law making process, (3) Law enactment approval, (4) Binding decision making.  Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan setuju atau tidak, menolak atau menerima terhadap rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan dan pemberian persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. DPD RI dalam menjalankan fungsi legilasi terkait penyelenggaraan otonomi daerah belum optimal. Hal ini terbukti dari sejumlah RUU yang diajukan oleh DPD RI kepada DPR RI dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak satupun yang berhasil menjadi Undang-Undang (UU) ataupun menjadi pembahasan bersama antara DPD RI, DPR RI dan pemerintah, padahal dalam prosesnya RUU tersebut telah menggunakan anggaran dana sekitar 9(sembilan) s.d 11(sebelas) milyar per RUU yang dihasilkan oleh DPD RI. Hal tersebut menyebabkan sejumlah RUU yang dihasilkan oleh DPD RI, mubazir, dan sekian dana yang dianggarkan DPD itu sia-sia dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena penyelengaraan Otonomi daerah yang sudah disahkan tidak bisa diperbaiki ataupun dikoreksi dan disempurnakan. Faktor penghambat DPD RI dalam menjalankan fungsi legilasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945, yang membatasi kewenangan legislasi DPD yakni khususnya Pasal 22D ayat (2), namun sebaliknya memberikan kekuasaan legislasi yang besar kepada DPR yakni Pasal 20 ayat (1), hal inilah kemudian yang menjadi masalah yang begitu mendasar atas kewenangan dan eksistensi DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Konsep ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar dapat menjalankan fungsi legislasinya memberi kontribusi bagi penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih paripurna di masa yang akan datang, adalah dengan adanya keterlibatan penuh DPD RI dalam seluruh tahapan legislasi, mulai dari penyusunan Prolegnas, pengajuan RUU, pembahasan, hingga persetujuan RUU terkait penyelenggaraan otonomi daerah menjadi Undang-Undang (UU). Fungsi legislasi DPD perlu diperkuat dalam rangka sistem checks and balances intraparlemen, dan untuk meningkatkan kualitas representasi DPD sebagai wakil daerah di tingkat nasional di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi daerah melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945.

This study aims to analyze and explain the function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the formation of laws, namely the authority of the DPD along with its inhibiting factors and the ideal concept of the DPD RI in the future. The research method used is a qualitative method. The determination of informants uses purposive sampling techniques. The data collection technique is through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and peer reviews. The theory used in analyzing the legislative function of the DPD RI from Asshidiqqie's legislative theory which consists of Legislative initiation, Law making process, Law enactment approval, Binding decision making. The results of the study show that the legislative function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia does not have the authority to determine whether to agree or not, reject or accept a draft law in the discussion stage and granting joint approval between the DPR and the government. The DPD RI in carrying out its legislative function in the implementation of regional autonomy has not been optimal. This is evident from a number of bills submitted by the DPD RI to the DPR RI in the implementation of regional autonomy, none of which have succeeded in becoming Laws (UU) or becoming a joint discussion between the DPD RI and the DPR RI, even though in the process the bill has used a budget of around 9 (nine) to 11 (eleven) billion per bill produced by the DPD RI. This has caused a number of bills produced by the DPD RI to be wasted, and the funds budgeted by the DPD were wasted in the implementation of regional autonomy, because the implementation of regional autonomy that has been ratified cannot be improved or corrected and perfected. The inhibiting factor for the DPD RI in carrying out its legislative function in the implementation of regional autonomy is the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which limits the legislative authority of the DPD, namely Article 22D paragraph (2), but on the contrary gives great legislative power to the DPR, namely Article 20 paragraph (1), this is what then becomes a fundamental problem regarding the authority and existence of the DPD in carrying out its duties and functions. The ideal concept of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in order to be able to carry out its legislative function to contribute to the implementation of more complete regional autonomy in the future, is with the full involvement of the DPD RI in all stages of legislation, starting from the preparation of the Prolegnas, submission of the Bill, discussion, to the approval of the Bill related to regional autonomy into Law (UU). The legislative function of the DPD needs to be strengthened in the framework of the intra-parliamentary checks and balances system, and to improve the quality of DPD representation as a regional representative at the national level amidst the complexity of problems faced by the regions through the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.