KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO) BAGI PELANGGAN LISTRIK DAYA RENDAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMA SUBSIDI

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi pelanggan listrik berdaya rendah, khususnya 450 VA dan 900 VA, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. SLO pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan instalasi listrik dan melindungi kepentingan umum. Namun, penerapan kewajiban tersebut terhadap pelanggan listrik daya rendah menimbulkan persoalan normatif terkait keadilan sosial, proporsionalitas pembebanan biaya, serta perlindungan hukum bagi masyarakat penerima subsidi listrik. Secara empiris, pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA didominasi oleh kelompok masyarakat prasejahtera, sehingga pemberlakuan kewajiban dan biaya SLO berpotensi bertentangan dengan tujuan kebijakan subsidi listrik dan asas keterjangkauan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, peraturan pelaksana di bidang ketenagalistrikan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan asas keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan peran negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban SLO bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas apabila diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan geografis masyarakat. Penerapan tersebut berpotensi menambah beban biaya bagi masyarakat prasejahtera dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan pemberian subsidi listrik oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, baik melalui pengecualian kewajiban SLO bagi pelanggan listrik daya rendah maupun melalui penyesuaian biaya SLO secara diferensial, guna menjamin perlindungan masyarakat prasejahtera dan mewujudkan keadilan sosial dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.

This research examines the legal construction of the obligation to obtain an Operation Worthiness Certificate (Sertifikat Laik Operasi/SLO) for low-capacity electricity consumers, particularly those using 450 VA and 900 VA, as regulated under Law Number 30 of 2009 on Electricity. In principle, the SLO is intended to ensure the safety of electrical installations and to protect the public interest. Nevertheless, the imposition of this obligation on low-capacity electricity consumers raises normative concerns related to social justice, the proportionality of cost burdens, and legal protection for recipients of state electricity subsidies. Empirically, electricity consumers with capacities of 450 VA and 900 VA are predominantly drawn from economically disadvantaged groups. Consequently, the enforcement of SLO obligations and associated costs potentially conflicts with the objectives of electricity subsidy policies and the principle of affordability in public service provision. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the provisions of Law Number 30 of 2009, implementing regulations in the field of electricity, and legal doctrines concerning social justice, the protection of vulnerable groups, and the role of the state in delivering public services. Legal materials are obtained through library research, encompassing legislation, legal literature, and relevant scholarly articles. The findings indicate that the regulation of SLO obligations for electricity consumers with capacities of 450 VA and 900 VA does not fully reflect the principles of justice and proportionality when applied uniformly without regard to the socio-economic and geographical conditions of the community. Such application has the potential to increase financial burdens on disadvantaged groups and to create inconsistencies with the state’s objectives in providing electricity subsidies. Accordingly, this research recommends a reformulation of norms within Law Number 30 of 2009, either by introducing exemptions from SLO obligations for low-capacity electricity consumers or by implementing differentiated SLO cost schemes. Such measures are necessary to ensure the protection of economically disadvantaged communities and to realise social justice in the administration of the national electricity sector.