ANALISIS TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA SEBELUM PEMILIHAN UMUM 2024 BERDASARKAN PANDANGAN NICCOLO MACHIAVELLI TENTANG MORALITAS DAN POLITIK KEKUASAAN
Kata Kunci:
Pemilihan Umum, Presiden, pemisahan, Moralitas, Kekuasaan, Demokrasi PancasilaAbstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat kembali sistem politik Indonesia sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, kuantitatif dan studi pustaka. Dalam sistem politik Indonesia sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 tampak adanya pro dan kontra karena adanya pemisahan secara sengaja antara moralitas dan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa. Hal yang sama pernah disinggung oleh Niccolo Machiavelli yang mengatakan bahwa seorang penguasa bisa saja mengabaikan nilai-nilai moral dalam kepemimpinannya asalkan negara tetap kokoh kuat berdiri dan tidak rusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Namun, apakah pernyataan Machiavelli ini masih relevan dengan situasi Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila? Tentu hal ini cukup bertentangan karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan etika dan moralitas sebagai suatu bangsa.
The purpose of writing this article is to look back at the Indonesian political system before the 2024 presidential and vice presidential general elections. The methods used in this article are qualitative, quantitative and literature study methods. In the Indonesian political system before the 2024 general election for president and vice president, there appear to be pros and cons because of the deliberate separation between morality and power carried out by the rulers. The same thing was mentioned by Niccolo Machiavelli who said that a ruler could ignore moral values in his leadership as long as the country remained firmly established and was not damaged by external influences. However, is Machiavelli's statement still relevant to the situation in Indonesia which adheres to the Pancasila democratic system? Of course, this is quite contradictory because Indonesia adheres to the Pancasila democratic system which prioritizes ethics and morality as a nation.
