SULTAN BAYANGAN DAN DUALISME KEKUASAAN DALAM KESULTANAN JAMBI PADA MASA SULTAN THAHA SAIFUDDIN

Abstrak

Penelitian ini membahas munculnya Sultan Bayangan dan dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi pada masa Sultan Thaha Saifuddin. Tujuan penelitian ini berfokus membahas pada munculnya kedudukan Sultan Bayangan setelah Belanda menguasai Keraton Jambi pada tahun 1858 serta pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan Kesultanan Jambi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian berupa buku sejarah, artikel jurnal, dan sumber digital yang membahas Kesultanan Jambi, Sultan Thaha Saifuddin, serta hubungan politik Jambi dengan pemerintah kolonial Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Sultan Thaha Saifuddin meninggalkan Keraton Jambi dan berpindah ke wilayah pedalaman, Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai Sultan Ahmad Nazaruddin pada 2 November 1858. Pengangkatan tersebut menghasilkan dua bentuk legitimasi kekuasaan. Sultan Ahmad Nazaruddin memperoleh pengakuan formal dari pemerintah Belanda, sedangkan Sultan Thaha Saifuddin tetap memperoleh dukungan dan pengakuan dari sebagian masyarakat Jambi. Kondisi tersebut kemudian membentuk dualisme kekuasaan dalam Kesultanan Jambi. Dengan demikian, istilah Sultan Bayangan tidak hanya menunjukkan sultan yang berada dalam pengaruh Belanda, tetapi juga menggambarkan adanya perbedaan antara kekuasaan formal yang didukung kolonial dan legitimasi politik Sultan Thaha di tengah masyarakat.

The appointment of Sultan Ahmad Nazaruddin by the Dutch colonial government in 1858 created a political situation in which two claims to authority emerged in the Jambi Sultanate. Sultan Thaha Saifuddin, who had moved to the interior of Jambi after the Dutch occupation of the royal palace, continued to be regarded by many Jambi people as the legitimate sultan. At the same time, Sultan Ahmad Nazaruddin was appointed by the Dutch and formally placed in the position of Sultan of Jambi. This study aims to examine the emergence of the "Shadow Sultan" position and the dualism of power in the Jambi Sultanate during the reign of Sultan Thaha Saifuddin. The study uses a historical method consisting of source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include historical books, journal articles, and digitized government publications concerning the history of Jambi and Dutch colonial expansion. The results show that the dualism of power emerged from the Dutch intervention in the Jambi succession and the appointment of Ahmad Nazaruddin after the occupation of the Jambi palace in 1858. Although Ahmad Nazaruddin held formal recognition from the Dutch colonial government, Sultan Thaha retained political influence among sections of the population and continued to exercise authority in the interior. Thus, the term "Shadow Sultan" reflects the difference between formal colonial recognition and the continuing legitimacy of Sultan Thaha among Jambi society.