PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Abstrak

Pengawasan keuangan anggaran daerah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan dalam pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Pengawasan melibatkan BPKP, Inspektorat Daerah, dan DPRD, serta dipengaruhi kompetensi SDM dan komitmen pemerintah. Lemahnya pengawasan, seperti korupsi dana desa, menunjukkan perlunya sistem yang lebih kuat untuk mencegah penyimpangan dan mendukung tata kelola yang baik.Studi pustaka adalah metode yang digunakan dalam artikel ini untuk mengumpulkan data dengan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pencarian dan struktur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.Penetapan standar adalah tahap awal pengawasan keuangan, mencakup sasaran, tujuan, dan prosedur seperti penyajian laporan keuangan. Inspektorat Kabupaten Bekasi menggunakan regulasi untuk menstandarisasi pengawasan keuangan, seperti Peraturan Bupati No. 04/2023. Meski demikian, terdapat tantangan berupa rekayasa laporan keuangan yang menghambat pembangunan. Dengan standar yang baik, pengawasan dapat dilakukan lebih akurat, efektif, dan relevan.Pengawasan keuangan Kabupaten Bekasi mencakup penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan. Inspektorat menetapkan tolok ukur berbasis WTP dan RKTP untuk memastikan transparansi. Meski evaluasi dilakukan rutin, kendala seperti rekayasa laporan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi publik masih ada. Solusi mencakup penguatan Inspektorat, sistem digital, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas pemerintah.

Financial oversight of regional budgets is important to ensure accountability and transparency. Bekasi Regency faces challenges in utilizing the budget effectively and efficiently. Supervision involves BPKP, Regional Inspectorates and DPRD, and is influenced by human resource competence and government commitment. Weak supervision, such as corruption in village funds, shows the need for a stronger system to prevent irregularities and support good governance. Literature study is the method used in this article to collect data by studying theories from various literature related to the research topic. This data collection method uses search methods and structures from various sources, such as books, journals and previous research. Setting standards is the initial stage of financial supervision, including targets, objectives and procedures such as presenting financial reports. The Bekasi Regency Inspectorate uses regulations to standardize financial supervision, such as Regent Regulation no. 04/2023. However, there are challenges in the form of engineering financial reports which hinder development. With good standards, supervision can be carried out more accurately, effectively and relevantly. Bekasi Regency financial supervision includes setting standards, measuring, comparing and taking action. The Inspectorate sets benchmarks based on WTP and RKTP to ensure transparency. Even though evaluations are carried out routinely, obstacles such as fabricated reports, limited resources, and minimal public participation still exist. Solutions include strengthening the Inspectorate, digital systems, community participation and cross-government coordination.