PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH

Abstrak

Dalam skripsi ini peeliti ini bermaksud Untuk mengetahui Wanprestasi dalam hal dengan adanya kasus dalam Wanprestasi jual Beli Tanah Maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan dengan Penjual Yang Telah melakukan perbuatan dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini yang digunakan perjanjian Jual Beli antara Penjual dan pembeli Dengan objek Tanah Perumaha. Pejual dalam kasus ini berkedudukan sebagai Pemilik Tanah. (depelover). Dan pembeli dalam kasus ini berkedudukan sebaga pembeli dalam jual beli tanah tersebut. Penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan kasus disertai dengan Undang-Undang. Bentuk bentuk wanprestasi ada tiga yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang tela diperjanjikan dan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakanya. Maka dalam hal perkara masuk kedalam salah satu bentuk wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Terjadinya tidak sesuainya perjanjian antara penjual dan pembeli yaitu pada Perjanjian jual beli tanah yang di dalam perjanjian awal luas tanah 20.000M2 apabila pada pecahnya sertifikat luas tanah yang melebihi apa yang sudah diperjanjikan maka pembeli wajib membayar Rp. 5.000.000,- kepada pembeli. Dengan ini diperlukanya perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu perlindunga terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentinag di lain pihak dalam bentuk Perlindungan hukum ada dua macam dalam perspektif dan represif kasus Wanprestasi dalam jual beli tanah yaitu menggunakan perlindungan secara prevektif dan perlindungan hukum secara represif Perlindungan hukum prevektif perjaanjian dalam jual beli tanah yang tidak sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian dengan cara memberikan bimbingan ke penjual dan pebeli dalam melakukan perjanjian jual beli. Sebelum terjadinya sengketa dan sedangkan perlindungan hukum prespektif adalah dengan memberikan sanksi kepada penjual yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Sanksi tersebut yang diberikan adalah sanksi pidana.

In this thesis, this research aims to find out default in cases where there are cases of default in the sale and purchase of land, so in this case the buyer feels disadvantaged by the seller who has committed an act in the case of default. This research uses a sale and purchase agreement between the seller and the buyer with a residential land object. The seller in this case is the land owner. (delover). And the buyer in this case is the buyer in the sale and purchase of the land. This research uses a normative juridical method, namely research using a case approach accompanied by laws. There are three forms of default, namely carrying out what has been agreed, but not as promised and carrying out what was promised, but being late in carrying out something that according to the agreement is not permitted to be carried out. So, if the case falls into a form of breach of contract, that is carrying out what was agreed but not as promised. There is a non-compliance with the agreement between the seller and the buyer, namely in the land sale and purchase agreement where in the initial agreement the land area is 20,000M2, if the land area certificate is broken, the land area exceeds what has been agreed, the buyer is obliged to pay Rp. 5,000,000,- to the buyer, With this, legal protection is needed for the parties who are harmed, that legal protection aims to integrate and coordinate various interests in society because in a particular interest protection can be done by limiting various interests on the other side in the form of legal protection, there are two types, perspective and repressive. Default cases in the sale and purchase of land, namely using preventive protection and repressive legal protection. Prevective legal protection of agreements in the sale and purchase of land that does not comply with what has been agreed in the agreement by providing guidance to the seller and buyer in carrying out the sale and purchase agreement. Before a dispute occurs and while the legal protection perspective is to provide sanctions to the seller who has committed the breach of contract. The sanctions given are criminal sanctions.