PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI FLORES TIMUR

Abstrak

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum. Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia. Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Mengantisipasi hal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur agar dibuat payung hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas pada naskah akademin ini adalah Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Mengapa diperlukan Peraturan Daerah flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Daerah Flores Timur, Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah untuk Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Flores Timur serta cara-cara mengatasinya, Merumuskan  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Flores Timur, Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adapun Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan motode yuridis empiris dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang- undangan yang diteliti. Studi Pustaka (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

Violence is any act that results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty. In the various discourses regarding women's and children's rights that have surfaced, the discourse regarding violence against women and children always attracts attention. Violence experienced by women and children can be seen in incidents related to trafficking in women and children. Apart from that, violence against women and children also often occurs in the household and outside the household. Against this violence, lawsuits emerged which led to a movement to better respect the rights of women and children as part of a movement that called for greater respect for human dignity. Especially in cases of violence against women and children, the quantity and quality are becoming more complex day by day, the targets are getting younger and younger or are classified as underage girls. Anticipating violence against women and children, their legal protection must be a priority for the Regional Government of East Flores Regency so that a legal umbrella is created regarding the Implementation of Protection of Women and Children from acts of violence in the form of Regional Regulations. Because the output is in the form of Regional Regulations, the formation process must be in accordance with the provisions of the Legislative Regulations as stipulated. Provisions regarding the formation of regional regulations must follow the provisions contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. The problems that will be discussed in this academic text are what problems are faced by the East Flores district government in implementing the protection of women and children from acts of violence, why are regulations needed East Flores Region regarding the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence in the East Flores Region, what is the philosophical, sociological and juridical basis for the formation of the East Flores Regional Regulation regarding the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence and what targets will be realized, the scope of the regulation , the scope and direction of the regulations in the Draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence. The aim of preparing an Academic Paper on the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence is to formulate the problems faced in the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence in East Flores Regency and ways to overcome them, Formulate the legal problems faced as a reason for the formation of the Flores Regional Regulation Draft East regarding the Implementation of Protection of Women and Children from Violence as a legal basis in settlement or solution in the Protection of Women and Children from Acts of Violence in East Flores Regency, Formulating philosophical, sociological and juridical considerations or foundations for the formation of a draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence and Formulating targets to be realized, scope of regulation , the scope and direction of the regulations in the Draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence. The methods used in preparing this Academic Paper on the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence are normative juridical approaches and empirical juridical methods. The normative juridical method is carried out by conducting a literature study that examines secondary data in the form of statutory regulations, other legal documents, research results, study results and other references. Meanwhile, the empirical juridical method is carried out by in-depth observation and distributing questionnaires to obtain non-legal factors that are related and influence the laws and regulations studied. Literature (literature) and documentation studies were carried out by collecting data and materials in the form of laws and regulations related to regulations regarding the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence. Apart from that, data and materials were also collected in the form of the results of studies that had been carried out previously as material for comparison and enrichment of the analysis.