IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN TERTENTU DALAM PROSES PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA KUPANG
Kata Kunci:
Implementasi, Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan Mendirikan BangunanAbstrak
Artikel ini mengkaji implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tertentu dalam proses perizinan mendirikan bangunan di Kota Kupang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Kupang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) untuk perizinan IMB, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya transparansi serta pengawasan.Proses penghapusan piutang retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang No. 4 Tahun 2018, dengan prosedur yang melibatkan verifikasi dan validasi oleh tim khusus serta keputusan akhir oleh Walikota.Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas proses perizinan IMB. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, pendapatan daerah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang.
This article examines the implementation of Law no. 12 of 2007 concerning Levy for Certain Permits in the building permit process in Kupang City. This research is descriptive qualitative with a normative juridical approach.The research results show that although the Kupang City Government has Standard Operating Procedures (SOP) and Service Standards (SP) for IMB licensing, its implementation is still hampered by budget limitations and a lack of transparency and supervision.The process of writing off retribution receivables is regulated in Kupang City Regional Regulation No. 4 of 2018, with procedures involving verification and validation by a special team as well as a final decision by the Mayor.This article emphasizes the importance of increasing socialization, supervision and use of information technology to increase the transparency and effectiveness of the IMB licensing process. Effective implementation is expected to increase community compliance, regional income, and create a conducive investment climate in Kupang City.
