ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN LAHAN SALURAN IRIGASI DI DESA PUGER WETAN KABUPATEN JEMBER

Abstrak

Perlawanan yang dilakukan oleh petani Puger diakibatkan oleh pengalihan lahan irigasi yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic secara sepihak yang mengakibatkan hampir 3.000 hektar sawah mengalami gagal panen hal tersebut dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic guna untuk melakukan proses pembangunan jalan keluar masuk angkutan barang dan pembangunan sebuah tower/menara tepat diatas saluran irigasi. Sehingga saluran irigasi tadi dipindahkan kurang lebih 300 meter dari area pabrik dengan kondisi medan yang berkelok-kelok dan endapan pasir yang tinggi sehingga mengakibatkan dorongan air yang kurang memadai pada hasil relokasi saluran air tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi pada Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan Jaringan Irigasi. Secara tegas pada poin ketiga disebutkan jika dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara petani Puger dengan PT Imasco Asiatic dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan untuk mendapatkan hak serta kewajiban mendapatkan ruang. Akibatnya, para petani mengalami kerugian akibat relakosi saluran irigasi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekan perUndang - Undangan dan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan yang sama dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selaku pemangku kebijakan harus memperhatikan aspek dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat dari pengalihan lahan irigasi yang dilakukan PT Imasco Asiatic dilakukan secara sepihak agar petani tidak merasa dirugikan. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan jaringan Irigasi seharusnya Pemerintah kabupaten jember harus tegas dalam menegakan hukumnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

The resistance carried out by Puger farmers was caused by the unilateral transfer of irrigation land carried out by PT Semen Imasco Asiatic which resulted in almost 3,000 hectares of rice fields experiencing crop failure. This was carried out by PT Semen Imasco Asiatic in order to carry out the process of building roads for goods transport in and out and building a tower/tower right above the irrigation canal. So the irrigation canal was moved approximately 300 meters from the factory area with winding terrain and high sand deposits, resulting in inadequate water flow resulting from the relocation of the water canal. This is not in accordance with Government Regulation Number 77 of 2001 concerning Irrigation in Article 34 Paragraph (3) concerning Security of Irrigation Networks. The third point explicitly states that it is prohibited to build, change or demolish other buildings in, on or across irrigation canals, except with permission from the Regional Government concerned. Based on the research results, the conflict between Puger farmers and PT Imasco Asiatic can be categorized as a form of resistance to obtain rights and obligations to obtain space. As a result, farmers suffer losses due to the relaxation of irrigation canals. This writing uses a normative method with statutory and conceptual abbreviations. The same legislative approach is taken by examining laws and regulations related to the legal issues that will be discussed in this research. The conceptual approach is taken by departing from the views of doctrines that have developed in legal science. With the aim of finding ideas that give rise to legal understandings, legal concepts and legal principles that are relevant to legal issues. This research refers to concepts that are in accordance with the research theme to be studied. The Regional Government of Jember Regency as the policy maker must pay attention to aspects of the environmental impact that will occur as a result of the unilateral transfer of irrigation land carried out by PT Imasco Asiatic so that farmers do not feel disadvantaged. Based on Article 34 Paragraph (3) concerning Securing Irrigation Networks, the Jember Regency Government should be firm in enforcing its laws to protect and prosper the community.