PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

Abstrak

Hubungan Industrial merupakan hubungan yang berkaitan dengan pelaku hubungan industrial meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah. Pada umumnya mereka mempunyai kepentingan bersama atas keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan yang terkandung dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya dengan implementasi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif. Asas keadilan yang terkadung dalam UU PPHI ini yaitu pada pada pasal 13 ayat (1), ayat (2) UU PPHI dalam mediasi Sama hal nya dengan mediasi dalam konsiliasi pada pasal 23 ayat (1) UU PPHI, pihak menolak atas hasil mediasi ataupun konsiliasi maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 UU PPHI biaya dikarenakan telah ditanggung oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 UU PPHI salah satu pihak telah mengajukan gugatan  perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 UU PPHI. Asas keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses peyelesaian sengketa hubungan industrial namun hakim harus objektif dalam memberikan pertimbangan putusan pada PHK pada tingkat pertama sehingga hakim tidak mengesampingkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Industrial Relations is a relationship related to industrial relations actors including employers, workers and the government. In general, they have a common interest in the success and survival of the company. This research aims to analyze the principles of justice contained in Law no. 2 of 2004 concerning the resolution of Industrial Relations disputes. Furthermore, by implementing the principles of justice in resolving industrial relations disputes. The research method used is normative research, namely legal research on legal principles, legal regulations and comparative legal inventory of positive law. The principle of justice contained in the PPHI Law is in article 13 paragraph (1), paragraph (2) of the PPHI Law in mediation. The same is the case with mediation in conciliation in article 23 paragraph (1) of the PPHI Law, parties reject the results of mediation or conciliation then one of the parties can file a lawsuit for an industrial relations dispute as stipulated in article 5 of the PPHI Law, costs because they have been borne by the state as intended in article 58 of the PPHI Law, one of the parties has filed a lawsuit for an industrial relations dispute at the Industrial Relations Court at the District Court as intended in article 81 of the PPHI Law. The principle of justice in resolving industrial relations disputes provides a guarantee of adequate compensation to the Entitled Party in the process of resolving industrial relations disputes, however, judges must be objective in giving consideration to decisions on layoffs at the first level so that judges do not ignore the provisions of laws and regulations in resolving industrial relations disputes.