TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: SEBUAH TINJAUAN LINTAS KASUS DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan dari lima studi kasus tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Berbagai daerah seperti Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Karanganyar, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Buleleng menjadi lokus kajian. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari masing-masing studi, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil sintesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (SIPD RI), sistem pengendalian internal (SPI), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta peran aktif pengawasan (DPRD, Inspektorat, BPK, dan masyarakat). Meskipun banyak daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tantangan substantif seperti keterbatasan literasi publik, penyajian informasi yang teknokratis, dan kesenjangan digital masih menghambat terciptanya tata kelola yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.