IMPLEMENTASI KONSEP WELFARE STATE DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LAMPUNG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep welfare state dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi elemen penting dalam pembangunan manusia. Dalam kerangka welfare state, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok miskin, dapat mengakses pendidikan yang layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pejabat pemerintah, tenaga pendidik, serta masyarakat penerima manfaat program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, serta kendala administratif di tingkat pelaksana. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif konsep welfare state telah diadopsi dalam kebijakan pendidikan, pelaksanaannya di Lampung masih perlu diperkuat agar benar-benar menjamin hak pendidikan yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin.

This study aims to analyze the implementation of the welfare state concept in fulfilling the right to education for impoverished communities in Lampung Province. Education is a fundamental right guaranteed by the constitution and plays a crucial role in human development. Within the welfare state framework, the government holds an active responsibility to ensure that all citizens, including the poor, have access to quality education. This research employs a qualitative approach through field studies and in-depth interviews with government officials, educators, and beneficiaries of educational programs. The findings reveal that although various educational assistance programs such as the Indonesia Smart Program (PIP), School Operational Assistance (BOS), and regional scholarships are available, their implementation faces several obstacles, including budget limitations, lack of socialization, and administrative challenges at the operational level. The study concludes that while the welfare state principle is normatively reflected in education policies, its practical application in Lampung needs to be strengthened to ensure inclusive and equitable access to education for the poor.