DINAMIKA KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT ADAT WAE SANO DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KORPORASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTPB) DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Abstrak

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi muncul kembali dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika konflik tersebut dengan menggunakan perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens, yang menyoroti tiga aspek utama, yaitu agensi, legitimasi, dan reproduksi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer berasal dari wawancara mendalam terhadap empat belas informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan korporasi, organisasi pendamping, serta masyarakat yang mendukung dan menolak proyek, didukung data sekunder berupa dokumen perizinan, kebijakan, dan arsip masyarakat adat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Wae Sano bersifat kompleks dan berlapis, tidak hanya menyangkut penguasaan tanah, tetapi juga pertarungan kepentingan, klaim legitimasi, dan perbedaan makna pembangunan. Pada aspek agensi, masyarakat adat menunjukkan kapasitas tindakan kolektif melalui deklarasi penolakan, musyawarah adat, demonstrasi, dan simbol budaya, sementara pemerintah daerah dan korporasi menjalankan agensi melalui kebijakan administratif, perizinan, dan sosialisasi proyek. Pada aspek legitimasi, ditemukan benturan antara legitimasi formal negara berupa perizinan dan regulasi energi panas bumi dengan legitimasi sosial-kultural hukum adat yang menuntut persetujuan partisipatif. Pada aspek reproduksi sosial, konflik terus berlangsung melalui pengulangan penolakan adat di satu pihak dan narasi pembangunan di pihak lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik Wae Sano memerlukan pengakuan terhadap pluralitas legitimasi, penguatan mekanisme konsultasi-partisipasi yang bermakna, dan kebijakan energi yang mengintegrasikan dimensi sosial-budaya masyarakat adat.

This study examines the dynamics of agrarian conflict surrounding the proposed Geothermal Power Plant (PLTPB) in Wae Sano Village, West Manggarai Regency, involving the indigenous community, the regional government, and a state-linked energy corporation. Using Anthony Giddens' structuration theory, the research focuses on three interrelated dimensions, namely agency, legitimation, and social reproduction. A qualitative method was applied, drawing on in-depth interviews with fourteen key informants comprising customary leaders, government officials, corporate representatives, advocacy organizations, and both supporting and opposing community members, complemented by secondary data from licensing documents, policies, and indigenous archives. Data were analyzed descriptively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Wae Sano conflict is complex and multilayered, extending beyond land tenure disputes to encompass competing interests, contested legitimacy claims, and divergent meanings of development. In terms of agency, the indigenous community demonstrated strong collective action through rejection declarations, customary deliberation, demonstrations, and cultural symbolism, while the regional government and corporation exercised agency through administrative policy, licensing, and project outreach. Regarding legitimation, the study reveals tension between the state's formal legal legitimacy and the socio-cultural legitimacy of customary law, which demands meaningful participatory consent. With respect to social reproduction, the conflict persists through the continual repetition of indigenous resistance on one side and the development narrative on the other. The study concludes that resolving the Wae Sano conflict requires recognition of plural legitimacies, strengthened participatory consultation mechanisms, and energy development policies that genuinely integrate the socio-cultural dimensions of indigenous life.