KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA KABUPATEN LEBAK DAN KOTA SERANG: KAJIAN KONSEPTUAL DARI PRESPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang di Provinsi Banten dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) melalui telaah terhadap jurnal ilmiah open-access dan dokumen kebijakan terkait. Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) dan ketimpangan regional (Myrdal, 1957; Williamson, 1965). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kasus Kabupaten Lebak dan Kota Serang memperlihatkan ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, serta infrastruktur daerah. Kota Serang memiliki keunggulan fiskal dan kelembagaan yang lebih kuat sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kabupaten Lebak masih bergantung pada dana transfer pusat dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi yang seragam cenderung memperkuat wilayah perkotaan dan berkapasitas tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi mekanisme transfer fiskal nasional yang berorientasi pada pemerataan dan berbasis kinerja, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta penerapan desentralisasi asimetris bagi daerah tertinggal. Hasil konseptual penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola adaptif dan kebijakan pembangunan inklusif untuk mengurangi ketimpangan spasial dan memperkuat keberlanjutan desentralisasi di Indonesia.

This study analyzes the development inequality pattern between Lebak Regency and Serang City in Banten Province from the perspective of decentralization and regional autonomy. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature-based analysis (library research) using open-access scholarly journals and relevant policy documents. The conceptual framework is grounded in the theories of fiscal decentralization (Oates, 1972) and regional inequality (Myrdal, 1957; Williamson, 1965). The findings reveal that decentralization and regional autonomy in Indonesia have not yet achieved their main objective of equalizing regional development. The case of Lebak and Serang illustrates the uneven capacity of local governments in managing fiscal resources, institutional quality, and infrastructure. Serang City benefits from stronger fiscal capacity, better infrastructure, and administrative centrality, while Lebak Regency remains dependent on central transfers with limited fiscal autonomy. These disparities confirm that uniform decentralization policies tend to benefit urban and institutionally advanced regions. The study recommends redesigning the national fiscal transfer mechanism toward a performance-based and equity-oriented model, strengthening local institutional capacity, and implementing asymmetric decentralization to empower less-developed regions. The conceptual findings highlight the need for adaptive governance and inclusive regional policies to reduce spatial inequality and strengthen the sustainability of Indonesia’s decentralization framework.