PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI PAPUA

Abstrak

Wilayah Papua kaya akan sumber daya alam dan keragaman budaya, menjadi sorotan dunia internasional karena serangkaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung. Sejarah kolonialisme Belanda di wilayah Papua yang dulu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan jajahan Belanda beberapa abad, setelah Indonesia mendapat kemerdekaannya pada tahun 1945, Papua tetap berada dibawah dalam pemerintahan Belanda, Namun pada tahun 1960-an, Indonesia menuntut wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perjanjian New York tahun 1962, yang diikuti dan diorganisir oleh Indonesia pada Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) tahun 1969. Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia Proses integrasi Papua ke Indonesia tidak berjalan mulus. Sejak saat itu telah menciptakan ketegangan politik dan konflik bersenjata yang berkepanjangan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM mengklaim bahwa pembagian sumber daya alam dan otonomi yang kurang memadai, meskipun pemerintah pusat telah memberikan status otonomi khusus bagi provinsi Papua, sehingga sering menjadikan permasalahan tersebut menjadi alasan bagi OPM untuk melakukan gangguan keamanan dan menyebarkan kekerasan dengan melakukan pembunuhan dan pembataian dengan keji, pemerkosaan dan teror kepada warga Papua dan masyarakat pendatang termasuk kepada pekerja dan orang yang bertujuan memajukan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua dalam pendidikan maupun kesehatan, sehingga akhirnya OPM dinilai melakukan Pelanggaran HAM berat di dalam wilayah NKRI dan segera diperlukan peran ketegasan Negara dalam mengatasi pelanggaran HAM agar perbuatan mereka segera dihentikan.

The Papua region, rich in natural resources and cultural diversity, is in the international spotlight due to a series of ongoing allegations of human rights violations. The history of Dutch colonialism in the Papua region which was once part of the Dutch East Indies and a Dutch colony for several centuries. After Indonesia gained independence in 1945, Papua remained under Dutch rule. However, in the 1960s, Indonesia claimed the Papua region as part of Indonesia and ratified by the United Nations (UN) in the New York agreement in 1962, which was followed and organized by Indonesia in the Determination of Popular Opinion (Papera) in 1969. After Papua became part of Indonesia, the process of integrating Papua into Indonesia did not go smoothly. Since then, political tensions and prolonged armed conflict have been created by the Free Papua Organization (OPM). OPM claims that the distribution of natural resources and autonomy is inadequate, even though the central government has granted special autonomy status to the province of Papua, so that these problems often become an excuse for OPM to carry out security disturbances and spread violence by committing cruel murders and massacres, rape and terror against Papuans and migrant communities, including workers and people whose aim is to advance development and prosperity in the Papua region in education and health, so that in the end OPM is judged to have committed serious human rights violations within the territory of the Republic of Indonesia and an assertive role from the State is immediately needed in overcoming human rights violations so that their actions were immediately stopped.