ANALISIS PUTUSAN HAKIM PN PADANG PANJANG NOMOR 31/PID.SUS/2025/PN PDP TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai status darurat yang memerlukan penanganan serius melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP mengenai tindak pidana narkotika. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dan menerapkan asas keadilan serta kepastian hukum secara proporsional. Implikasi dari penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang terstandarisasi untuk mengurangi disparitas putusan serta integrasi pendekatan rehabilitatif yang lebih holistik dalam penanganan perkara narkotika di masa depan.

Drug abuse in Indonesia has reached an emergency status that requires serious handling through the criminal justice system. This study analyzes Padang Panjang District Court Decision Number 31/PID.SUS/2025/PN PDP concerning narcotics crimes. The aim is to identify the legal and non-legal considerations used by judges. This study uses a normative legal method with a qualitative approach. Primary data were obtained from an analysis of court decisions, while secondary data included laws and regulations, legal literature, and related journals. The results show that judges consider both legal and non-legal factors. The study concludes that the judge's decision complies with the provisions of the Narcotics Law and applies the principles of justice and legal certainty proportionally. The implications of this study recommend the need for standardized sentencing guidelines to reduce disparities in sentencing and the integration of a more holistic rehabilitative approach in handling narcotics cases in the future.