DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA

(STUDI ATAS PRAKTIK DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT)

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah melakukan diplomasi.Kemajuan ini memengaruhi berbagai aspek, seperti diplomasi digital, diplomasi umum, dan diplomasi yang melibatkan generasi muda.Selain itu, kemampuan membangun pengaruh lewat kekuatan lunak juga menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia.Kebijakan ini juga berkaitan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, yang memperlihatkan peran teknologi dalam memperkuat komunikasi dan penyebaran informasi di tingkat internasional. Diplomasi yang dulu hanya dilakukan melalui pertemuan tertutup antar pejabat sekarang juga berlangsung di ruang digital yang terbuka, cepat, dan bisa diakses oleh siapa saja. Artikel ini menjelaskan cara diplomasi digital dan diplomasi pemikiran pemuda dapat digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan pengaruh dan gambaran positif di tingkat internasional, serta membahas kedua bentuk diplomasi tersebut dari perspektif hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, melalui studi kepustakaan terhadap literatur tentang diplomasi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta praktik diplomasi Indonesia, seperti peran Indonesia sebagai ketua G20 tahun 2022, ketua ASEAN tahun 2023, dan partisipasi pemuda dalam forum internasional. Hasil diskusi menunjukkan bahwa diplomasi digital membantu pemerintah mengkomunikasikan pesan ke publik luar negeri dengan lebih luas, sementara diplomasi pemikiran pemuda memberikan dukungan sosial dan ide-ide baru yang membantu dalam menyusun kebijakan luar negeri. Namun, keduanya menghadapi masalah seperti informasi yang salah, ancaman keamanan siber, perbedaan kesenjangan digital, serta ketidakjelasan batas hukum mengenai peran pemerintah dan peran warga negara. Artikel ini menyatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan strategi yang menggabungkan peningkatan kemampuan digital pemerintahan, melibatkan pemuda secara terorganisir, serta memperbarui peraturan hukum yang dapat melindungi kepentingan negara tanpa menghalangi kebebasan berbicara.

The development of information and communication technology has changed the way governments conduct diplomacy. This progress affects various aspects, such as digital diplomacy, public diplomacy, and diplomacy involving the younger generation. In addition, the ability to build influence through soft power has become an important part of Indonesia's foreign policy. This policy is also related to the relationship between law and society, which shows the role of technology in strengthening communication and the dissemination of information at the international level. Diplomacy that was once conducted only through closed meetings between officials now also takes place in a digital space that is open, fast, and accessible to anyone. This article explains how digital diplomacy and youth diplomacy of ideas can be used by Indonesia to increase its influence and positive image internationally, and discusses both forms of diplomacy from a legal and societal perspective. This study uses a qualitative approach with a juridical-sociological method, through a literature study of works on diplomacy, legislative documents, and Indonesian diplomatic practices, such as Indonesia's role as G20 chair in 2022, ASEAN chair in 2023, and youth participation in international forums. The findings show that digital diplomacy helps the government communicate messages to foreign publics more broadly, while youth diplomacy of ideas provides social support and new ideas that help in formulating foreign policy. However, both face problems such as misinformation, cybersecurity threats, differences in the digital divide, and unclear legal boundaries regarding the roles of the government and of citizens. This article argues that Indonesia needs to develop a strategy that combines strengthening the government's digital capacity, involving youth in an organized manner, and updating legal regulations that can protect state interests without restricting freedom of speech.