URGENSI RUU HUKUM ACARA PERDATA SEBAGAI FONDASI PROSEDURAL GUGATAN IN REM PEMULIHAN ASET TANPA PEMIDANAAN

(Studi Kesenjangan Prosedural Antara RUU Hukum Acara Perdata Dan RUU Perampasan Aset Dalam Mengakomodasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture)

Abstrak

Gelombang demonstrasi publik sejak akhir Agustus 2025 yang menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset turut mendorong percepatan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, yang oleh pemerintah ditegaskan sebagai fondasi prosedural bagi pemulihan aset melalui jalur perdata. RUU Perampasan Aset mengadopsi mekanisme non-conviction based (NCB) asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pemidanaan, melalui pendekatan in rem yang menyasar aset itu sendiri dan dijalankan lewat gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Persoalannya, hukum acara perdata yang berlaku saat ini, yaitu Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), merupakan produk kolonial yang didesain berdasarkan prinsip kebenaran formil dan relasi in personam antara penggugat dan tergugat yang teridentifikasi, sehingga belum tentu memadai untuk mengakomodasi karakteristik gugatan in rem yang menjadikan aset sebagai objek sengketa utama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis kesenjangan prosedural tersebut serta merumuskan elemen-elemen prosedural yang idealnya diatur dalam RUU Hukum Acara Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan pengaturan eksplisit mengenai gugatan in rem, mekanisme notifikasi publik bagi pihak berkepentingan yang tidak teridentifikasi, penyesuaian standar pembuktian, upaya penyitaan sementara, dan ketentuan putusan in absentia, sekaligus penegasan asas sinkronisasi substansi-prosedur agar pembaruan hukum materiil senantiasa diiringi pembaruan hukum acara yang memadai.

The wave of public demonstrations since late August 2025 demanding the passage of the Asset Forfeiture Bill has also accelerated deliberation of the Civil Procedure Bill, which the government has affirmed as the procedural foundation for asset recovery through civil channels. The Asset Forfeiture Bill adopts a non-conviction based (NCB) asset forfeiture mechanism, seizing assets without awaiting a criminal conviction, through an in rem approach targeting the asset itself and pursued via a civil lawsuit filed by the State Attorney. The difficulty is that Indonesia's current civil procedure law, the colonial-era Herzien Inlandsch Reglement (HIR) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), was designed around the principle of formal truth and an in personam relationship between identified plaintiffs and defendants, and may therefore be inadequate for an in rem action that treats the asset itself as the principal object of dispute. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyses that procedural gap and formulates the procedural elements that should ideally be regulated in the Civil Procedure Bill. The findings indicate the need for explicit regulation of in rem claims, a public notification mechanism for unidentified interested parties, an adjusted standard of proof, provisional seizure measures, and clear default-judgment rules, alongside a substance-procedure synchronisation principle ensuring that substantive reform is always accompanied by adequate procedural reform.