URGENSI UNDANG-UNDANG RESIMEN MAHASISWA: MEMPERKUAT PERAN DAN FUNGSINYA DALAM BELA NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Penulis

  • Muhammad Damar Setyo Kumoro Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Abqary Faraz Darmawan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Aditya Raffi Noval Pratama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Alberto Muhammad Gusti Putro Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Arif Pujawangsa Paksi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Joshua Marchello Putra Silalahi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Muhammad Ikmalluhur Purnawan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Yuliana Yuli Wahyuningsih Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Kata Kunci:

Sishankamrata, Perumusan UU Resimen Mahasiswa, Kekuatan Landasan Hukum, Pendidikan Karakter Bela Negara

Abstrak

Dalam pembentukan karakter bela negara masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap elemen komponen dalam Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) harus diikutsertakan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan penerapan yang efisien, setiap komponen harus diberikan tata cara yang rinci berlandaskan hukum. Dalam konteks universitas, terdapat unsur komponen cadangan yang dikenal sebagai Resimen Mahasiswa atau Menwa, namun sampai saat ini belum ada UU Khusus yang mengatur tata pelaksanaan organisasi Menwa. UU yang mungkin dapat dijadikan acuan saat ini dalam menjalankan rumah tangga Menwa adalah UU Nomor 3 Tahun 2002, namun Undang-Undang ini belum mencakup hal yang lebih rinci, sehingga perumusan Undang-Undang Resimen Mahasiswa sangat penting karena dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab Resimen Mahasiswa. Hal ini akan memperkuat komitmen mahasiswa terhadap pertahanan negara dan pembangunan nasional, serta menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, kepemimpinan, dan disiplin di kalangan mahasiswa.

In the formation of the character of national defense for the society of the Unitary State of the Republic of Indonesia, every component within the Sishankamrata (Total People's Defense and Security System) must be included to ensure the system operates effectively. To achieve efficient implementation, each component must be provided with detailed procedures based on the law. In the context of universities, there exists a component known as the Student Regiment or Student Regiment, however, to date, there is no specific law regulating the organization of Student Regiment. The existing law that may serve as a reference for governing Student Regiment's affairs is Law Number 3 of 2002, yet this law does not cover detailed aspects, hence formulating a Student Regiment Law is crucial as it can provide a clear legal framework for governing the roles, functions, and responsibilities of the Student Regiment. This will strengthen students' commitment to national defense and development, as well as foster values of patriotism, leadership, and discipline among students.

Unduhan

Diterbitkan

2024-06-30