EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA
Kata Kunci:
Illegal fishing, Kebijakan hukum, Perairan perbatasan, Penegakan hukum, Kerjasama internasionalAbstrak
Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum nasional Indonesia dalam menangani illegal fishing di perairan perbatasan. Dengan metode penelitian hukum normatif, analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang kuat telah tersedia, implementasi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, perlindungan nelayan lokal yang kurang memadai, dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Keterbatasan teknologi pemantauan, terutama di wilayah terpencil, juga memberikan celah bagi pelaku illegal fishing. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan, penguatan koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan efektivitas. Penguatan kerjasama internasional juga penting dalam mengatasi illegal fishing lintas batas negara. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif melindungi sumber daya laut dari ancaman illegal fishing.
