DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 645/PID.B/2023/PN.SRG DAN PUTUSAN NO.653/PID.B/2023/PN.SRG DI PENGADILAN NEGERI SERANG

Abstrak

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah terutama di kota serang. Suatu hal yang tidak bisa di pungkiri bahwa salah satu penyebab pendahan adalah tingginya kasus pencurian di kota serang. Oleh sebab itu semakin banyak juga pencurian semakin banyak juga kasus penadahan. Salah satunya penadahan barang elektronik. Karena pelaku pencurian tidak kesulitan untuk memasarkan hasil penjualan barang tersebut. Ingin mengetahui dan menganalisa Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana Penadahan di Indonesia? Sehingga terjadinya disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian Hasil dari penulis peneliti adalah Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No. 645/Pid.B/2023/PN.Srg dan No. 653/Pid.B/2023/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Adalah Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana Tidak mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus ini bahwa masyarakat menilai sehingga melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam Penilaian terhadap kasus ini. Dalam menjatuhkan sanksi pidana itu hakim harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum dan keadilan membuat sangksi sehingga menimbulkan penyesalan terhadap pelaku. Dalam disparitas kasus ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang tidak melahirkan suatunya keadilan atas dasar kasus yang sama dengan sangksi putusan berbeda.

Freighting is increasingly common in the community, both in cities and in the regions, especially in the city of Serang. It is undeniable that one of the causes of fraud is the high number of theft cases in the city of Serang. Therefore, the more thefts there are, the more fraud cases there are. One of them is the fraud of electronic goods. Because the perpetrators of theft have no difficulty in marketing the proceeds of the sale of these goods. Want to know and analyze What are the legal regulations regarding the crime of fraud in Indonesia? So that there is a disparity in decisions No. 645 / Pid.B / 2023 / PN.Srg and No. 653 / Pid.B / 2023 / PN.Srg at the Serang District Court?This study uses a normative legal method by conducting a literature analysis with a statutory approach, legal theories, law books, law journals and others related to the title of the study. The results of the research author are the legal considerations of the judge so that there is a disparity in decisions No. 645 / Pid.B / 2023 / PN.Srg and No. 653 / Pid.B / 2023 / PN.Srg at the Serang District Court, is that the judge in imposing a sentence does not have a goal, namely legal certainty, justice and benefit. In this case, the community assesses that it gives rise to various interpretations or interpretations in the assessment of this case. In imposing criminal sanctions, the judge must have a goal, namely legal certainty and justice, making sanctions so that they cause regret for the perpetrator. In the disparity of this case, it often gives rise to various interpretations or interpretations in the life of society that do not give rise to justice on the basis of the same case with different verdict sanctions.