PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU DAN EXLACY (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polrestabes Surabaya. Masalah narkotika menjadi isu serius di Indonesia, terutama jenis sabu dan ekstasi yang penggunaannya semakin meluas di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan rehabilitasi pelaku dan pemenuhan hak-hak hukum tersangka. Implementasi sistem pemidanaan ganda (double track system) yang menggabungkan sanksi pidana dan rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika.

This study aims to analyze law enforcement against narcotics offenders, particularly those involved in the use of methamphetamine (sabu) and ecstasy, at the Surabaya Metropolitan Police (Polrestabes Surabaya). Narcotics-related issues have become a serious concern in Indonesia, especially the widespread use of methamphetamine and ecstasy among the public. This research employs normative legal methods with a statute approach, case study, and conceptual legal approach. The data sources consist of primary legal materials such as regulations and secondary legal materials like books, journals, and relevant literature. The results show that law enforcement on narcotics offenses at Polrestabes Surabaya has been carried out in accordance with existing laws, but challenges remain, especially concerning the rehabilitation of offenders and the fulfillment of suspects' legal rights. The implementation of the double track system, which combines criminal sanctions and rehabilitation, is seen as a potential solution to addressing the narcotics abuse problem.