PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penegakan hukum, dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya penegakan hukum, masih banyak kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam menindak pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

Corruption in government procurement of goods and services is a serious issue that hinders development and harms society. This study aims to analyze the enforcement of law against perpetrators of corruption in the context of procurement. Using a qualitative approach, this research examines applicable regulations, law enforcement practices, and challenges faced in the enforcement process. The findings indicate that despite various enforcement efforts, numerous obstacles remain that lead to a low success rate in prosecuting corrupt actors. Therefore, a synergy between law enforcement officials, government agencies, and the community is needed to enhance the effectiveness of legal enforcement in combating corruption.