FENOMENA MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DESA KAUMAN SUKOHARJO TERHADAP NILAI DEMOKRASI PANCASILA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Desa Kauman dan implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. Politik uang, sebagai bentuk pelanggaran etika dan hukum, sering kali menjadi tantangan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Desa Kauman terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, bantuan barang, dan janji-janji politik. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, termasuk rendahnya literasi politik, kondisi ekonomi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan penguatan edukasi politik berbasis nilai-nilai Pancasila serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk meminimalkan politik uang dalam pemilu mendatangs

This study aims to analyze the phenomenon of money politics in the 2024 General Election in Kauman Village and its implications for the values of Pancasila democracy. Money politics, as an ethical and legal violation, often challenges the realization of fair and honest elections. This research employs a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that money politics practices in Kauman Village occur in various forms, such as cash distribution, material aid, and political promises. This phenomenon indicates a weak understanding of Pancasila values, particularly social justice and people's sovereignty. The study also identifies contributing factors, including low political literacy, economic conditions, and weak law enforcement. This research recommends strengthening political education based on Pancasila values and enhancing supervision and law enforcement to minimize money politics in future elections.