KEABSAHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TERHADAP PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023

Penulis

  • Fiola Novita Uli Arta Sitorus Universitas Dr. Soetomo
  • Siti Marwiyah Universitas Dr. Soetomo
  • Wahyu Prawesthi Universitas Dr. Soetomo

Kata Kunci:

Kode Etik Hakim Konstitusi, Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi, Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Dibentuknya lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK merupakan suatu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan kepustakaan. Data yang diperoleh melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan yang terkait, dan buku-buku keilmuan tentang Hukum Tata Negara serta beberapa pendapat para sarjana kemudian akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai klarifikasi mengenai produk hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita dapat mengetahui analisis hasil dari Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat meskipun telah terjadi pelanggaran Kode Etik terhadap Hakim Konstitusi yang memutus perkara. Mengetahui bagiamana legalitas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 meskipun terdapat kontradiksi diantara kedua putusan tersebut. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pemaknaannya lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang artinya memiliki sifat final dan mengikat memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat dicapai.

The establishment of a new institution, namely the Honorary Council of the Constitutional Court or MKMK, is a device established by the Constitutional Court as stipulated in Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 with the aim of maintaining and upholding the nobility, dignity and Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. In this research, the author uses normative juridical research and literature. The data obtained through the study of laws and regulations, related decisions, and scientific books on Constitutional Law as well as several scholars' opinions will then be arranged systematically and then analyzed qualitatively to achieve clarification of the legal products of the decisions issued by the Constitutional Court. We can find out the analysis of the results of the validity of the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 which is final and binding even though there has been a violation of the Code of Ethics against the Constitutional Judge who decided the case. Knowing how the legality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is associated with the existence of MKMK Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 even though there are contradictions between the two decisions. The legality of the Constitutional Court Decision is further regulated in Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which means that it has a final and binding nature, obtaining permanent legal force since it was announced and no legal remedies can be achieved.

Unduhan

Diterbitkan

2025-01-30