EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum nasional Indonesia dalam menangani illegal fishing di perairan perbatasan. Dengan metode penelitian hukum normatif, analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang kuat telah tersedia, implementasi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, perlindungan nelayan lokal yang kurang memadai, dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Keterbatasan teknologi pemantauan, terutama di wilayah terpencil, juga memberikan celah bagi pelaku illegal fishing. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan, penguatan koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan efektivitas. Penguatan kerjasama internasional juga penting dalam mengatasi illegal fishing lintas batas negara. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif melindungi sumber daya laut dari ancaman illegal fishing.

This study evaluates the effectiveness of Indonesia's national legal policies in addressing illegal fishing in border waters. Using a normative legal research method, the analysis focuses on Law No. 45 of 2009 on Fisheries, Presidential Regulation No. 115 of 2015 on the Task Force for Combating Illegal Fishing (Satgas 115), and Law No. 17 of 1985 on the Ratification of UNCLOS. Findings indicate that despite having a strong legal framework, implementation faces challenges such as resource limitations, suboptimal inter-agency coordination, inadequate protection for local fishermen, and inconsistencies in law enforcement. Technological monitoring limitations, particularly in remote areas, also provide opportunities for illegal fishing activities. Concrete steps are needed to enhance effectiveness, including increased investment in monitoring technology, strengthened inter-agency coordination, consistent law enforcement, and heightened public awareness. Strengthening international cooperation is also crucial to address cross-border illegal fishing. With a comprehensive approach, Indonesia aims to effectively protect its marine resources from the threat of illegal fishing.