PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA RUMAH RESTORATIF JUSTICE

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa legal reasoning pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah restoratif justice sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. Pertama. Rumah Restoratif Justice didasarkan pada Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi bagi masyarakat setempat. Dalam upaya hukum sebagai mediator ialah kepala desa yang kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan di masyarakat desa diatur dalam UU Desa Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan UU Desa menyatakan Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Kedua. Di Negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia, serta merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum yakni sistem hukum Pancasila. maka sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya. Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum tersebut. Sehingga, dalam sistem hukum Pancasila ada unsur sistem, hukum anglo saxon sehingga penerapan rumah restoratif justice masih relevan di Indonesia.

The aim of this research is to analyze the legal reasoning for granting village heads authority as mediators in Law no. 6 of 2014 concerning villages and analyzing non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach. From the research results there are conclusions, namely. First. Justice Restorative House is based on Village Law no. 6 of 2014 is given the authority to resolve disputes that occur for local communities. In legal action as a mediator is the village head whose authority to resolve disputes in the village community is regulated in the Village Law Article 26 Paragraph (4) Letter k which states that the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. Based on Law no. 6 of 2014 Article 26, the Village Head is tasked with organizing village government, carrying out village development, developing village society, and empowering village communities. The explanation of the Village Law states that the Head of the Village/Traditional Village has the position of head of the Village Government and as a community leader. Second. Indonesia has its own characteristics which are based on Pancasila. Pancasila is a reflection of the culture of the Indonesian nation and people, and is the soul of the Indonesian nation. For this reason, Indonesia has its own legal system, namely the Pancasila legal system. So the Pancasila legal system is a good amalgamation of several legal systems, both continental European, Anglo Saxon and other systems. The Pancasila legal system is influenced by these legal systems. Thus, in the Pancasila legal system there are elements of the system, Anglo Saxon law so that the application of restorative justice is still relevant in Indonesia.