IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI: STUDI KASUS DI INDONESIA

Abstrak

Sengketa asuransi di Indonesia sering kali menimbulkan ketegangan antara perusahaan asuransi dan nasabah, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara klaim yang diajukan dengan ketentuan dalam polis asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan menganalisis implikasi hukum dari mekanisme yang diterapkan dalam menangani sengketa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data dari kasus sengketa asuransi serta tinjauan terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS SJK efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi melalui mediasi dan arbitrase, meskipun terdapat tantangan dalam menangani kasus-kasus dengan banyak pemegang polis. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap hasil penyelesaian sengketa bervariasi, dan terdapat kebutuhan untuk perbaikan dalam transparansi dan komunikasi selama proses penyelesaian sengketa. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan kapasitas LAPS SJK, pelatihan bagi mediator dan arbiter, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Insurance disputes in Indonesia often create tensions between insurance companies and policyholders, especially when there is a discrepancy between the claims submitted and the terms of the insurance policy. This study aims to explore the process of resolving insurance disputes through the Financial Services Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) and analyze the legal implications of the mechanisms applied in handling these disputes. The research method employed is a normative juridical approach with an analysis of data from insurance dispute cases and a review of relevant regulations. The findings indicate that LAPS SJK is effective in resolving insurance disputes through mediation and arbitration, although there are challenges in dealing with cases involving multiple policyholders. The study also finds that the level of satisfaction among policyholders with the dispute resolution outcomes varies, and there is a need for improvements in transparency and communication throughout the dispute resolution process. Recommendations for improvement include increasing the capacity of LAPS SJK, providing training for mediators and arbitrators, and enhancing public outreach about the dispute resolution mechanisms.