RESOLUSI KONFLIK DIGITAL DALAM DINAMIKA ISU-ISU KENEGARAAN DI ERA MEDIA SOSIAL
Kata Kunci:
Konflik Digital, Isu Kenegaraan, Media Sosial, Polarisasi Politik, Resolusi KonflikAbstrak
The rapid expansion of digital communication technologies has transformed the nature of public participation in state-related issues. Social media platforms have become arenas where citizens engage in political discourse, evaluate governmental performance, and debate public policy decisions. This transformation enhances democratic participation but simultaneously creates new patterns of digital conflict. Political polarization, misinformation, echo chambers, and algorithm-driven content amplification contribute to the rise of digital disagreements that can escalate into social fragmentation. This study aims to explore how digital conflict resolution can be implemented to manage and reduce tensions surrounding state-related issues in the digital sphere. Using a qualitative approach through a Systematic Literature Review, the study synthesizes findings from various research publications to identify the causes, characteristics, and resolution strategies of digital conflicts. The results show that effective conflict resolution requires a multidimensional approach, including the development of digital civic competence, ethical communication, inclusive online dialogue, collaborative governance between the state and digital platforms, and the strengthening of public information transparency. Digital conflict resolution is therefore a crucial component in strengthening democratic stability, maintaining social cohesion, and preventing polarization in the digital age.
Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola partisipasi masyarakat dalam membahas isu-isu kenegaraan. Media sosial kini menjadi ruang perdebatan utama terkait kebijakan publik, kinerja pemerintah, pemilu, hingga isu-isu hukum dan tata kelola negara. Transformasi ini di satu sisi memperluas ruang demokrasi, namun di sisi lain juga memunculkan eskalasi konflik digital yang semakin intens. Polarisasi politik, disinformasi, bias algoritma, serta pembentukan echo chamber menjadi faktor utama yang memperkuat perpecahan dalam diskursus digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana resolusi konflik digital dapat diterapkan untuk menangani ketegangan yang muncul dalam diskursus isu kenegaraan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi pola konflik, faktor penyebab, serta strategi penyelesaian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik digital membutuhkan pendekatan multidimensional melalui penguatan kompetensi kewarganegaraan digital, peningkatan etika komunikasi, dialog publik yang inklusif, kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial, serta transparansi informasi publik. Dengan demikian, resolusi konflik digital merupakan strategi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mengurangi fragmentasi sosial di era digital.




