PENYALAHGUNAAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM KELUARGA, EKONOMI ISLAM, DAN FIQH JINAYAH

Abstrak

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dan pembagian harta bersama (gono-gini). Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyalahgunaan harta bersama oleh salah satu pihak pasca perceraian, baik melalui penggelapan, penjualan sepihak, maupun penguasaan tanpa persetujuan mantan pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip ekonomi Islam, serta ketentuan sanksi pidana dalam fiqh jinayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis normatif terhadap peraturan hukum Islam yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta ketentuan fiqh jinayah terkait khiyanah (pengkhianatan amanah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan harta bersama merupakan bentuk pelanggaran hak dalam hukum keluarga Islam dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam fiqh jinayah yang dikenai sanksi ta‘zīr. Selain itu, negara memiliki peran strategis melalui lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ini serta memastikan pemulihan hak dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara hukum keluarga, hukum ekonomi Islam, dan fiqh jinayah untuk membentuk sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan menyeluruh.

Divorce not only affects the personal relationship between husband and wife, but also has legal consequences for the management and division of joint property (gono-gini). In practice, it is not uncommon for misuse of joint property by one party after a divorce, either through embezzlement, unilateral sale, or control without the consent of the former partner. This study aims to analyze the misuse of joint property after a divorce from the perspective of Islamic family law, Islamic economic principles, and provisions of criminal sanctions in fiqh jinayah. The research method used is a qualitative-descriptive approach with a normative analysis of relevant Islamic legal regulations, including the Compilation of Islamic Law (KHI), classical and contemporary fiqh literature, and provisions of fiqh jinayah related to khiyanah (betrayal of trust). The results of the study indicate that misuse of joint property is a form of violation of rights in Islamic family law and is contrary to the principles of sharia economic justice. This action can also be qualified as a criminal act in fiqh jinayah which is subject to ta'zīr sanctions. In addition, the state has a strategic role through religious court institutions in resolving these disputes and ensuring the restoration of rights and justice for the injured party. This study recommends synergy between family law, Islamic economic law, and fiqh jinayah to form a more just and comprehensive legal protection system.