IMPLEMENTASI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DAN TATA RUANG DI KABUPATEN SUMEDANG

Abstrak

Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri dan infrastruktur. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pengaturan perizinan, penataan ruang, dan pengawasan terhadap aktivitas industri. Jurnal ini menyoroti bagaimana hukum pemerintahan daerah diterapkan dalam mengelola kawasan industri, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai oleh tantangan struktural dan kultural, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Sumedang Regency has experienced rapid development in the industrial and infrastructure sectors. This presents its own challenges for the local government, particularly in terms of licensing regulations, spatial planning, and supervision of industrial activities. This journal highlights how local government law is applied in managing industrial areas, as well as the role and responsibility of the government in maintaining a balance between development and the interests of the local community. Although a legal framework is already in place, implementation in the field is still marked by structural and cultural challenges, such as weak inter-agency coordination, lack of community involvement, and inconsistencies between planning and on-the-ground execution.