INOVASI DIGITALISASI PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI DGIP.GO.ID: ANALISIS EFEKTIVITAS LAYANAN DI KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI
Kata Kunci:
Digitalisasi Pelayanan Publik, Kekayaan Intelektual, Inovasi Pelayanan Publik, Dgip.Go.Id, Kantor Wilayah Kementerian Hukum BaliAbstrak
Digital transformation in public services has become a strategic necessity to enhance efficiency, effectiveness, and the overall quality of government services. This study aims to analyze the innovation of digitalizing Intellectual Property services through the dgip.go.id platform at the Regional Office of the Ministry of Law in Bali and to assess its effectiveness in supporting modern public service delivery. The research employs a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the Miles and Huberman data analysis model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework is based on Everett M. Rogers’ Diffusion of Innovation theory, which emphasizes five key indicators of innovation success: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The findings indicate that the digitalization of Intellectual Property services through dgip.go.id provides significant relative advantages, including easier access, faster service processes, improved transparency, and increased public satisfaction. The innovation is considered compatible with public needs and the socio-economic characteristics of Bali, which has a strong creative economy potential, although challenges related to digital literacy among certain user groups remain. The complexity of the service is relatively low due to simplified procedures and continuous assistance from service officers. Furthermore, the innovation demonstrates strong trialability and observability, as reflected by the increasing number of users and the tangible outcomes of the digital services. Overall, the digital innovation of Intellectual Property services at the Regional Office of the Ministry of Law in Bali is considered effective and contributes to the realization of modern, efficient, and citizen-oriented public service governance.
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi digitalisasi pelayanan Kekayaan Intelektual melalui platform dgip.go.id di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali serta menilai efektivitas penerapannya dalam mendukung pelayanan publik modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori Diffusion of Innovation dari Everett M. Rogers yang menekankan lima indikator keberhasilan inovasi, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan Kekayaan Intelektual melalui dgip.go.id memberikan keunggulan relatif berupa kemudahan akses, percepatan proses layanan, serta peningkatan transparansi dan kepuasan masyarakat. Inovasi ini dinilai kompatibel dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah Bali yang memiliki potensi ekonomi kreatif tinggi, meskipun masih terdapat kendala terkait literasi digital bagi sebagian pengguna. Aspek kompleksitas layanan relatif rendah karena adanya penyederhanaan prosedur dan pendampingan dari petugas. Selain itu, layanan digital ini memiliki tingkat trialability dan observability yang baik, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pengguna dan hasil layanan yang dapat diamati secara langsung. Secara keseluruhan, inovasi digital pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kementerian Hukum Bali dinilai efektif dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.




