SISTEM HUKUM AMDAL DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Abstrak

AMDAL merupakan bagian dari sistem perizinan kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting (ps. 15 UULH-97). Prinsip-prinsip hukumnya tunduk pada sistem hukum lingkungan Indonesia, termasuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlaku global. AMDAL dalam sistem hukum pertambangan merupakan lex specialis dilihat dari sistem perizinannya. (KP, PKP2B, KK dan PMA). Namun demikian, sistem pengelolaan lingkungan tetap mengacu pada RKL & RPL (AMDAL) sistem hukum lingkungan Indonesia. Sistem Hukum AMDAL merupakan bagian dari sistem hukum lingkungn Indonesia. Oleh karena itu, sistem penaatan dan penegakan hukumnya tunduk pada asas subsidiaritas, yang mengutamakan HAN, hukum perdata dan ADR, sebelum tindak pidana lingkungan diterapkan.

AMDAL is part of the activity licensing system that has a major and important impact (ps. 15 UULH-97). Its legal principles are subject to Indonesia's environmental legal system, including the principles of sustainable development that apply globally. AMDAL in the mining legal system is a lex specialist seen from the licensing system. (KP, PKP2B, KK and PMA). Nevertheless, the environmental management system still refers to the RKL & RPL (AMDAL) of Indonesia's environmental law system. AMDAL Legal System is part of the Indonesian legal system. Therefore, its system of compliance and law enforcement is subject to the principle of subsidiarity, which prioritizes HAN, civil law and ADR, before environmental crimes are applied.