PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Abstrak

Artikel ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana suap berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional di Indonesia, termasuk undang-undang yang berlaku, peran lembaga penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum anti-korupsi. Tindak pidana suap di Indonesia diatur dalam KUHP serta undang-undang khusus seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan dan penegakan hukum suap di Indonesia serta rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di masa depan.

This article examines the enforcement of the law against bribery based on the provisions of the national criminal law in Indonesia, including the applicable laws, the role of law enforcement agencies, and the challenges faced in the implementation of anti-corruption laws. The crime of bribery in Indonesia is regulated in the Criminal Code as well as special laws such as Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Through this study, it is hoped that a comprehensive picture of efforts to prevent and enforce the law on bribery in Indonesia can be obtained as well as recommendations to strengthen the effectiveness of law enforcement in the future.