PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP SESUAI KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Abstrak

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang kejahatan (perbuatan jahat) dan pelanggaran. Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara (pemerintah) sehubung dengan tindak pidana tersebut sudah merabah kedalam dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan pidana. Sebagai white collor crime yang berkaitan dengan peyalagunaan jabatan atau kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten di dalam penaggulangannya berdasarkan equality before of law. Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui tindakan tindakan reform lainya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan juga rekruitmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup, bermoral, cakap, tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

A criminal act is an act that is prohibited by criminal law and is threatened with a criminal offense. Criminal acts contain crimes (evil deeds) and violations. The crime of bribery corruption, currently has been very troubling to the community and the state (government) in relation to the crime has penetrated into the world of law or justice in almost all subsystems of the criminal justice system. As a white collor crime related to the abuse of office or power, the state or (government) must be consistent in its handling based on equality before law. Efforts to eradicate indirectly also need to be carried out through other reform actions in the political, economic, educational, moral, and also recruitment of law enforcers which include the criminal justice sub-system, so that a judicial sub-system that is clean from corruption, moral, capable, firm and consistent in carrying out its functions and duties is produced.