KONFLIK LAHAN DAN PERAN ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI KECAMATAN MUARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2000–2024

Abstrak

Kajian ini membahas konflik lahan dan peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2000–2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, khususnya dalam konflik yang melibatkan masyarakat Desa Danau Lamo yang tergabung dalam Kelompok Tani Pantang Mundur dengan PT Wira Karya Sakti. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa data lapangan, keterangan masyarakat, berita lokal, serta dokumen terkait konflik lahan, dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria, hukum adat, dan Lembaga Adat Melayu Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo berkembang seiring perluasan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang menyebabkan perubahan penguasaan serta pemanfaatan tanah masyarakat. Bentuk sengketa yang muncul meliputi perbedaan klaim kepemilikan, hilangnya akses masyarakat terhadap lahan, serta benturan antara hukum adat dan hukum formal. Dalam penyelesaian sengketa, adat Melayu berperan sebagai mekanisme sosial yang menekankan musyawarah, mufakat, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator, penjaga harmoni sosial, serta penguat legitimasi historis masyarakat terhadap tanah. Namun, efektivitas penyelesaian melalui adat masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya kekuatan hukum keputusan adat, minimnya dokumen kepemilikan tanah masyarakat, dan dominasi legalitas formal perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Muaro Sebo memerlukan kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal agar hak masyarakat lokal dapat dilindungi secara lebih adil dan berkelanjutan.

This Study discusses land conflict and the role of Malay customary institutions in resolving agrarian disputes in Muaro Sebo District, Muaro Jambi Regency, from 2000 to 2024. The main issue examined in this study arises from overlapping claims of land control among local communities, companies, and the government, particularly in the conflict involving the people of Danau Lamo Village, who are members of the Pantang Mundur Farmers Group, and PT Wira Karya Sakti. This study employs the historical method with a social history approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used consist of primary sources, including field data, community testimonies, local news, and documents related to land conflicts, as well as secondary sources, including books, journal articles, and previous studies on agrarian conflict, customary law, and the Jambi Malay Customary Institution. The findings show that land conflict in Muaro Sebo District developed alongside the expansion of plantations and Industrial Plantation Forests, which caused changes in land control and land use among local communities. The forms of dispute include differences in ownership claims, the loss of community access to land, and conflicts between customary law and formal law. In resolving these disputes, Malay custom plays a role as a social mechanism that emphasizes deliberation, consensus, peace, and the restoration of social relations. Customary institutions function as mediators, guardians of social harmony, and sources of historical legitimacy for community claims over land. However, the effectiveness of customary dispute resolution still faces several obstacles, such as the weak legal force of customary decisions, the limited availability of formal land ownership documents among local communities, and the dominance of corporate legal-formal claims. This study shows that resolving agrarian conflict in Muaro Sebo requires collaboration between customary law and formal law so that the rights of local communities can be protected more fairly and sustainably