IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA GURU SMA NEGERI DI KABUPATEN KARIMUN

Abstrak

Implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui penataan tenaga pendidik yang profesional. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di daerah kepulauan seperti Kabupaten Karimun masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses informasi, ketimpangan distribusi guru, serta perbedaan kondisi daerah dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PPPK pada guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPPK telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap penataan tenaga pendidik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum optimalnya penyampaian informasi pada tahap awal pelaksanaan, distribusi guru yang belum merata, keterbatasan akibat kondisi geografis wilayah kepulauan, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, pemerataan distribusi guru, serta penyesuaian implementasi kebijakan dengan karakteristik daerah agar pelaksanaan kebijakan PPPK dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

The implementation of the Government Employee with a Work Agreement (PPPK) policy is one of the Indonesian government's strategies to improve the quality of human resources in the education sector through the professional management of teaching personnel. However, the implementation of this policy in archipelagic regions such as Karimun Regency continues to face several challenges, including limited access to information, unequal teacher distribution, and discrepancies between centrally formulated policies and local conditions. This study aims to analyze the implementation of the PPPK policy for public senior high school teachers in Karimun Regency. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Edward III's policy implementation framework, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the PPPK policy has generally been carried out effectively and has contributed positively to the management of teaching personnel. Nevertheless, several challenges remain, including limited dissemination of information during the initial implementation stage, unequal teacher distribution, geographical constraints associated with the archipelagic area, and the complexity of inter-agency coordination. Therefore, strengthening communication, improving institutional coordination, ensuring a more equitable distribution of teachers, and adapting policy implementation to local characteristics are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of the PPPK policy