PENGARUH KUALITAS KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI TERHADAP AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK DAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI INDONESIA

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu hambatan struktural yang secara konsisten melemahkan tata kelola pemerintahan di Indonesia dan berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta daya tarik investasi. Lemahnya kualitas kelembagaan anti korupsi, baik dalam aspek regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum, sering kali menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas sektor publik dan berkurangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Sebaliknya, keberadaan kelembagaan anti korupsi yang efektif, transparan, dan independen diyakini mampu memperkuat sistem akuntabilitas, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi keberlanjutan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kelembagaan anti korupsi terhadap akuntabilitas sektor publik dan implikasinya pada kepercayaan investor di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International, indikator tata kelola pemerintahan (Worldwide Governance Indicators / WGI) dari World Bank, serta laporan realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan anti korupsi tercermin pada perbaikan skor CPI Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 34–37 dari skala 100, sekaligus memperlihatkan hubungan positif dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini turut mendukung peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI) serta memperkuat persepsi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan anti korupsi bukan hanya instrumen untuk memberantas praktik koruptif, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan mampu menarik investasi berkelanjutan. Upaya memperkuat independensi lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi kebijakan publik, serta memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan investor di Indonesia.

Corruption is one of the structural obstacles that consistently weaken governance in Indonesia and have a broad implications for social stability, economic growth, and investment appeal. The weak quality of anti-corruption institutional, both in the regulatory aspect, supervision, and law enforcement, often the cause of the low accountability of public sector and reduced investor confidence in the business climate in Indonesia. Conversely, the existence of effective, transparent and independent anti-corruption institutions is believed to be able to strengthen the accountability system, improve bureaucratic efficiency, and create legal certainty needed for investment sustainability. This study aims to analyze the effect of anti-corruption institutional quality of public sector accountability and its implications for investor confidence in Indonesia. The method used is a literature study with a qualitative approach through secondary data analysis of the corruption perceptions index (CPI) report published by Transparency International, Government Governance Indicator (Worldwide Governance Indicators Indicators / WGI) from World Bank, as well as investment realization reports from the Investment Coordinating Board (BKPM). The results of the study show that the improvement of the quality of anti-corruption institutions was reflected in the improvement of the Indonesian CPI score, which in recent years was in the range of 34-37 of a scale of 100, while showing a positive relationship with an increase in the transparency of state financial management. This condition also supports the increase in inflows of direct foreign investment (FDI) and strengthens the perception of investor confidence in the Indonesian economic stability. Thus, this study confirms that the strengthening of anti-corruption institutions is not only instruments to eradicate corrupt practices, but also a fundamental strategy in creating accountable governance, efficient, and able to attract sustainable investment. Efforts to strengthen the independence of anti-corruption institutions, increase the transparency of public policy, and tighten supervision of the management of the state budget to a key factor in strengthening public accountability and maintaining investor confidence in Indonesia.