ANALISIS PERAN TELKOM WITEL BALI DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR GOVERNMENT

Penulis

  • Trizqy Nur Halimah Universitas Udayana
  • Ni Putu Karnhura Wetarani Universitas Udayana

Kata Kunci:

E-Governance, Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan

Abstrak

Digitalisasi pelayanan publik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari penerapan teori E-Governance yang menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta relasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran PT. Telkom Indonesia melalui unit Government Service (GS) Witel Bali dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik sektor pemerintahan dengan menggunakan pendekatan E-Governance sebagai landasan teoretis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bersumber dari laporan kegiatan magang mandiri Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) periode Agustus 2025 - Januari 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam kegiatan operasional, serta dokumentasi internal unit Government Service. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator Support, Capacity, dan Value sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkom Witel Bali berperan strategis dalam mendukung E-Governance melalui penyediaan dan monitoring infrastruktur digital, dukungan administrasi pengadaan berbasis sistem elektronik, serta pendampingan operasional kepada instansi pemerintah. Peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di Provinsi Bali. Namun demikian, optimalisasi implementasi E-Governance masih memerlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan penyedia layanan teknologi.

Unduhan

Diterbitkan

2026-04-25