KRITIKAN IDEOLOGI JURGEN HABERMAS DAN RELEVANSINYA BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kritikan ideologi Jürgen Habermas terhadap struktur ruang publik dan proses demokrasi, serta relevansinya dalam membangun demokrasi di Indonesia. Habermas melalui konsep public sphere dan diskursus rasional, menekankan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi ekonomi dan politik untuk tercapainya konsensus yang adil dan inklusif dalam masyarakat demokratis. Namun, penerapan teori ini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan sosial, politik identitas, dan fragmentasi ruang publik, yang menghalangi terbentuknya ruang diskursus yang egaliter. Penulis juga mengkritisi keterbatasan teori Habermas dalam konteks negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi, seperti Indonesia. Pentingnya memperluas ruang publik, dengan memperhatikan keberagaman dan kesetaraan akses informasi, menjadi salah satu solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun teori Habermas menawarkan perspektif kritis yang berguna untuk memperbaiki kualitas demokrasi, penerapannya di Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap kondisi sosial-politik yang ada, serta pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik secara rasional dan inklusif.

This text aims to analyze Jürgen Habermas’s ideological critique of the structure of the public sphere and the democratic process, as well as its relevance to building democracy in Indonesia. Through the concepts of the public sphere and rational discourse, Habermas emphasizes the importance of a public space free from economic and political domination in order to achieve fair and inclusive consensus in a democratic society. However, the application of this theory in Indonesia faces various challenges, including social inequality, identity politics, and fragmentation of the public sphere, which hinder the formation of an egalitarian discourse space. The author also critiques the limitations of Habermas’s theory within the context of a country with high social and cultural diversity, such as Indonesia. Expanding the public sphere by taking into account diversity and equal access to information becomes one of the solutions that can be adopted to improve the quality of democracy in Indonesia. This article shows that although Habermas’s theory offers a useful critical perspective for improving democratic quality, its implementation in Indonesia requires adaptation to existing socio-political conditions, as well as the empowerment of society to engage more actively in the political process in a rational and inclusive manner.