PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DALAM MENDORONGINKLUSI KEUANGAN MELALUI TRANSAKSI VALUTA ASING

Abstrak

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) memiliki posisi penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam transaksi valuta asing, yang semakin signifikan di era globalisasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran LKNB dalam memajukan inklusi keuangan dan kerangka hukum yang mengatur transaksi valuta asing LKNB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak LKNB terhadap peningkatan akses ke layanan keuangan dan memahami regulasi bisnis valuta asing untuk memastikan stabilitas keuangan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma dan peraturan yang mengatur operasi valuta asing LKNB. Sumber data tersebut diperoleh melalui studi literatur, termasuk undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pengaturan Keuangan, dan Perlindungan Moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKNB signifikan dalam memberikan layanan valuta asing yang lebih mudah beradaptasi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga membantu individu dan bisnis dalam melakukan transaksi internasional. LKNB juga berkontribusi untuk meningkatkan likuiditas di pasar valuta asing dan menyediakan alternatif pilihan investasi dalam mata uang asing. Namun demikian, operasi valuta asing yang dilakukan oleh LKNB menghadapi kendala, seperti potensi pencucian uang dan pendanaan teroris, yang harus diatasi dengan mematuhi undang-undang anti pencucian uang.

Non-bank financial institutions (LKNBs) have a crucial position in the national financial system, particularly in foreign exchange transactions, which are growing more significant in the era of globalization. The primary focus of this study is the role of LKNBs in advancing financial inclusion and the legal frameworks that govern LKNBs’ foreign exchange transactions in Indonesia. This study aims to evaluate LKNBs’ impact on enhancing access to financial services and to comprehend foreign exchange business regulations to ensure national financial stability. This research was conducted using a normative legal research methodology that focuses on the study of norms and regulations that govern LKNB's foreign exchange operations. The data sources were obtained through literature studies, including related laws such as Law No. 7 of 2011 on Currency, Law No. 21 of 2011 on Financial Regulation, and Monetary Protection. The findings of the research indicate that LKNB is significant in delivering more adaptable foreign exchange services when compared to conventional banking, thereby assisting individuals and businesses in conducting international transactions. LKNB additionally contributes to enhancing liquidity in the foreign exchange market and provides alternative investment options in foreign currencies. Nevertheless, the foreign exchange operations carried out by LKNB encounter obstacles, such as the potential for money laundering and terrorist financing, which must be addressed by adhering to anti-money laundering laws.