PERAN STRATEGIS OTORITAS OTONOMI DAERAH DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Abstrak

Otonomi daerah merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang mendelegasikan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemerataan pembangunan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang pluralistik, otonomi daerah menjadi pendekatan penting untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi otonomi daerah, menganalisis tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya, serta memberikan arah penguatan kebijakan desentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah mendorong inovasi pelayanan dan demokrasi lokal, terdapat hambatan serius seperti ketimpangan fiskal, lemahnya kapasitas sumber daya manusia daerah, dan disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi diberikan berupa penguatan sistem tata kelola daerah yang partisipatif, transparan, dan berbasis kinerja untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Regional autonomy is a system of governance that delegates part of the central authority to local governments in order to improve the effectiveness of public services, empower local communities, and ensure equitable development. In the context of Indonesia as an archipelagic and pluralistic country, regional autonomy serves as a crucial approach to address the diverse social, economic, and political challenges in various regions. This study aims to evaluate the implementation of regional autonomy, analyze the challenges encountered in practice, and propose directions for strengthening decentralization policies. The findings indicate that although regional autonomy promotes innovation in service delivery and strengthens local democracy, it faces serious obstacles such as fiscal inequality, weak human resource capacity at the local level, and policy disharmony between the central and regional governments. Recommendations are provided to enhance participatory, transparent, and performance-based local governance systems in order to support fair and sustainable regional development.