PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: ANTARA INTERVENSI POLITIK DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Kata Kunci:
Filsafat Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Intervensi Politik, Independensi YudisialAbstrak
Intervensi kepentingan politik dalam praktik peradilan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memperparah ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis ketegangan ketiga nilai dasar hukum tersebut, mengkaji bentuk dan dampak intervensi politik dalam peradilan Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik menciptakan distorsi sistematis: mengorbankan keadilan substantif demi kepentingan elite, memanipulasi kemanfaatan hukum untuk kelompok berkuasa, serta merusak kepastian hukum melalui putusan yang inkonsisten dan tidak terprediksi. Rekonstruksi penegakan hukum yang diusulkan bertumpu pada penguatan independensi yudisial, reformasi seleksi dan pengawasan hakim, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bingkai filosofis hukum Indonesia.
Political interference in the administration of justice in Indonesia is one of the main factors exacerbating the tension between justice, utility, and legal certainty. This article aims to analyze the philosophical foundations of the tension among these three fundamental legal values, examine the forms and impacts of political interference in the Indonesian judiciary, and formulate a reconstruction of fair law enforcement. The method used is normative legal research employing approaches from the philosophy of law and sociology of law. The findings indicate that political interference creates systematic distortions: sacrificing substantive justice for the sake of elite interests, manipulating the utility of the law for the benefit of those in power, and undermining legal certainty through inconsistent and unpredictable rulings. The proposed reconstruction of law enforcement is based on strengthening judicial independence, reforming the selection and oversight of judges, and internalizing the values of Pancasila as the philosophical framework of Indonesian law
