TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM

Abstrak

Anak sebagai penerus bangsa yang harus dijaga, di lindungi dan di pelihara oleh orangtua, masyarakat dan negara baik dari segi materil maupun fisik. Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Apabila perkembangan tersebut mengalamai masalah maka anak akan mengalami kesulitan dalam tahap belajar selanjutnya. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis akan membahas Rumusan masalah, diantaranya: 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana menguasi senjata tajam yang dilakukan anak di bawah umur? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasi senjata tajam yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg.? Dalam melakukan penelitian hukum diperlukannya pendekatan hukum guna mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Pendekatan tersebut terdapat berbagai macam, namun dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian, diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG) Majlis Hakim telah mejatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara terhadap anak tersebut dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang. Padahal jika dihubungkan dengan macam dan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku mempunyai hak untuk mendapatkan sanksi tindakan diantaranya Pengembalian kepada orang tua atau ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), hal tersebut demi kepentingan yang terbaik masa depan anak. Dalam hal ini putusan hakim anak harus memperhatikan unsur-unsur sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim harus melihat, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti, maka anak wajib dibebaskan. Hakim anak harus mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Children are the successors of the nation who must be looked after, protected and cared for by parents, society and the state both in material and physical terms. Child development at preschool age is very important because children will be able to adapt themselves to the environment. If this development experiences problems, the child will experience difficulties in the next learning stage. One of the crimes that occur in society is crime that uses sharp weapons. Based on the background above, the author will discuss the formulation of the problem, including: 1) How is the judicial review of criminal acts involving sharp weapons committed by minors? 2) What is the judge's consideration in handing down a criminal decision against perpetrator of the crime of possessing a sharp weapon by a minor based on decision no. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg.? When conducting legal research, a legal approach is needed to obtain various information related to the research object being studied. There are various kinds of approaches, but in this research several approaches were used that are appropriate to the research object, including: Legislative Approach, Case Approach, Conceptual Approach.In connection with the Judge's Decision Number 41/PID.SUS-ΑΝΑΚ/2024/PN SRG) the Council of Judges has sentenced the child to 2 (two) months in prison by placing the child in the Special Child Development Institution (LPKA) in Tangerang. In fact, if it is related to the types and types of sanctions regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children as perpetrators have the right to receive sanctions, including returning them to their parents or being placed in the LPKS (Social Welfare Organizing Institution), this is in the best interests of the child's future. In this case, the juvenile judge's decision must take into account the elements as requested by the public prosecutor. In this case the judge must look, because if one of the elements is not fulfilled or proven, then the child must be released. Juvenile judges must refer to the provisions on evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Juvenile judges are obliged to consider mitigating and aggravating factors.