PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU: SENGKETA ADMINISTRASI, TINDAK PIDANA PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelesaian sengketa administrasi, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai satu kesatuan sistem keadilan pemilu (electoral justice system) untuk menjaga keabsahan hasil pemilu, kepastian hukum, serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan kerumitan hukum yang berpotensi memicu berbagai sengketa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadikan seluruh perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan kepala daerah berada secara permanen di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan MK sangat krusial dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian ketiga jenis sengketa tersebut serta merumuskan alternatif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif sebagai respons atas sentralisasi penuh kewenangan pada MK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, serta regulasi terkait pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia sudah cukup lengkap dari segi pengaturan, namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan berupa ancaman pidana yang belum menimbulkan efek jera, dilema antara peradilan cepat dan keadilan substantif, serta beban perkara yang menumpuk pada MK akibat sentralisasi seluruh sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berjenjang sesuai tingkatan pemilihan sebagai alternatif yang lebih proporsional dan efektif, tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun kualitas demokrasi di Indonesia.

This study is motivated by the importance of resolving administrative disputes, election crimes, and disputes over election results as a unified electoral justice system to safeguard the validity of election outcomes, legal certainty, and democratic stability in Indonesia. The implementation of simultaneous elections gives rise to legal complexities that may trigger various disputes, while Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 has permanently placed all disputes over the results of both national elections and regional head elections under the sole authority of the Constitutional Court, making the roles of the Election Supervisory Body (Bawaslu), the State Administrative Court (PTUN), and the Constitutional Court crucial in guaranteeing electoral justice and legal certainty. This study aims to examine the mechanisms for resolving these three types of disputes and to formulate a more effective alternative dispute-resolution system in response to the full centralization of authority in the Constitutional Court. The method used is normative legal research with a statutory and literature-based approach, drawing on books, journals, and election-related regulations. The findings indicate that Indonesia's election dispute resolution system is fairly comprehensive in terms of regulation, yet in practice it still faces obstacles such as criminal sanctions that fail to produce a deterrent effect, a dilemma between speedy trial and

substantive justice, and a mounting caseload at the Constitutional Court resulting from the centralization of all disputes over election and regional head election results. This study therefore proposes a tiered model for resolving election result disputes according to the level of election, as a more proportional and effective alternative that does not compromise legal certainty or the quality of democracy in Indonesia.